STANDAR PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBAK  
  1. Jenis Pelayanan Perizinan (melalui Online)
  2. Jenis Pelayanan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang :
NO KOMPONEN U R A I A N
1. Dasar Hukum 1.      Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2.      Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang; 3.      Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 4.      Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 5.      Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034; 6.      Perda Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan; 7.      Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak; 8.      Peraturan Bupati Lebak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Perizinan Pemanfaatan Ruang; 9.      Peraturan Bupati Lebak Nomor  39 Tahun 2017 Tentang Jenis Perizinan dan Non Perizinan; 10.   Peraturan Bupati Lebak Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak; 11.   Peraturan Bupati Lebak Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Perizinan dan Non Perizinan; 12.   Peraturan Bupati Lebak Nomor  65 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak. 13.   Keputusan Bupati Lebak Nomor 503/Kep.604-EKON/2018 tentang Pelayanan Perizinan Pada Masa Transisi Penggunaan Online Single Submission.  
UNTUK SELENGKAPNYA PANDUAN STANDAR PELAYANAN DAPAT DIDONLAD DI LINK INI